Arah Juang! Pemerintah Sementara ULMWP Tolak Pemekaran di Tanah Papua

 

Senin (28/7) sejumlah mahasiswa yang tergabung pada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BM SI), melaksanakan aksi massa yang bertajuk Indonesia (C)emas. Aksi digelar di Monas, di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Gerakan ini merupakan respons dari situasi krisis demokrasi yang terjadi semenjak gerakan Indonesia Darurat 2024 lalu, sampai Tolak Revisi RKUHAP. Tuntutan yang dibawakan oleh aliansi BEM SI ini mencakup penolakan terhadap revisi RKUHAP, penolakan dan tuntutan pencabutan UU TNI, penolakan terhadap upaya pengaburan sejarah, dan penuntutan transparansi dalam perjanjian kerjasama bilateral untuk memastikan kesepakatan yang tidak merugikan Indonesia.

Namun aksi ini juga memuat tuntutan homofobik, dalam poin nomor 10 Press Release Aksi Indonesia (C)emas, mereka menolak prilaku yang mempromosikan LGBT. Serta mendesak pemerintah memberikan sanksi hukum terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Di satu sisi isu anti-LGBT biasa digunakan oleh para elit politik untuk mendapatkan dukungan. Selain itu juga berfungsi untuk mengadudomba rakyat dan mengalihkan perhatian dari akar masalah. Demikian pula penelitian ilmiah menunjukan bahwa homoseksualitas adalah keberagaman seksualitas yg sudah ada sejak dahulu kala. Di sisi yang lain, tindakan demonstrasi (termasuk yang dilakukan oleh BEM SI) bisa dianggap sebagai menyimpang dari budaya bangsa di masa Rezim Militer Orde Baru (sic). Menguatnya penyempitan ruang demokrasi bukan tidak mungkin mengembalikan kita pada budaya-budaya masa Rezim Militer Orde Baru.

Disini bisa kita tegaskan bahwa selain demonstrasi, pendidikan ideologi dan politik revolusioner menjadi sangat penting agar terhindar dari kebodohan dan fobia buatan para elit politik.

Melipat Ganda, Membakar Tirani!